Bank sirkulasi dan bank sentral pertama yang didirikan pada tahun 1946 di Jakarta. Tugasnya waktu itu adalah membiayai dan membayar hutang negara, menarik uang pendudukan Jepang dari peredaran dan menggantikannya dengan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Jenis uangnya diedarkan Menteri Keuangan, bukan BNI 1946 sebagai bank sentral, dan merupakan surat utang pemerintah RI. Ketika ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, dan bank sentral pun pindah.

BNI 1946 berdiri pada tanggal 5 Juli 1946 yang kemudian diperingati sebagai Han Bank. Tujuan BNI adalah mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat, memperbaiki peredaran alat pembayaran lain, dan memenuhi kredit masyarakat agar dapat bekerja untuk kepentingan umum.

Pada awal berdirinya, BNI banyak membantu perjuangan nasional dalam bidang perekonomian, khususnya di bidang moneter. BNI mengadakan hubungan dengan Bank Soerakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Khusus dalam perkreditan niaga, pada bulan Februari 1947, BNI membantu pembentukan Banking and Trading Corporation (BTC) di Jawa, mendirikan perusahaan dagang di beberapa kota di Sumatera seperti Bukit Tinggi (Central Trading Company, eTC, Jambi Trading Company), dan memberikan kredit sebagai modal kerja kepada Badan Tekstil Negara, Badan Industri Negara, Pusat Perkebunan Negara dan lain-lain.

Pada tahun-tahun pertama, BNI membuka kantor-kantor cabangnya di Cirebon, Garut, Purwokerto, Malang, Solo, Madiun, Kediri, Bukittinggi, Kutaraja (sekarang Banda Aceh), Pekanbaru, Jambi dan Sibolga. Pada waktu terjadinya Agresi Mihter II, kantor pusat BNI di Yogyakarta merupakan salah satu sasaran utama bagi tentara Belanda yang datang menyerbu pada tanggal 19 Desember; kekayaan bank berupa ratusan juta ORI serta barang-barang berharga lainnya dikuasai.

Menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar, tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta, tidak terdapat kesesuaian paham mengenai bentuk bank sirkulasi. Pada KMB di Den Haag bulan November 1949, De Javaasehe Bank diberi hak monopoli untuk mengedarkan uang kertas bank, sedangkan BNI memusatkan kegiatannya pada perbaikan dan pembangunan ekonomi. Tugas BNI adalah membantu memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan ekonomi dalam bidang perdagangan umum dan perdagangan impor dan ekspor khusus. Dengan adanya tugas tersebut, BNI membuka cabang di setiap ibu kota propinsi dan hampir di setiap ibu kota kabupaten di seluruh Indonesia. Hubungan koresponden BNI dengan bank-bank luar negeri berkembang sejajar dengan bertambahnya kepercayaan bank di negeri terhadap BNI.